Main Article Content

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa di desa Kerinjing agar mampu menghitung Harga Pokok Produksi sebagai dasar penentuan Harga Jual Produk. Adapun metode kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sekaligus pendampingan secara langsung kepada badan usaha milik desa di desa Kerinjing, Ogan Ilir. Hasil pengabdian masyarakat ini ditandai dengan antusias dan kemampuan peserta dalam menerima materi dan mampu melakukan praktek untuk menghitung biaya produksi, harga pokok produksi dan harga pokok penjualan serta harga pokok masing-masing produk sebagai dasar penentuan harga jual, hasil kegiatan ini sangat bermanfaat bagi badan usaha milik desa di desa Kerinjing, Ogan Ilir.

Keywords

Biaya Produksi Harga Pokok Produksi Harga Pokok Harga Jual

Article Details

How to Cite
Yusnaini, Y., Dewi, K., Burhanudin, B., Hakiki, A., & Meirawati, E. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Harga Pokok Produksi pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 1(2), 63–68. https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.22

References

  1. Budiman, A, I., Siregar, M, I., Samantha, R., Khamisah, N., Listya, A., & Pratiwi, T, S. (2020). Sosialiasi dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Jurnal Abdimas Mandiri, Vol. 4, No. 1.
  2. Carter, K, W. (2009). Akuntansi Biaya. Buku 1. Edisi Keempat Belas, Jakarta: Salemba Empat.
  3. Mulyadi. (2007). Akuntansi Biaya. Yogyakarta. YKPN.
  4. Mulyadi. (2010). Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
  7. Peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Mengenai Dana Desa.
  8. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.