Main Article Content

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan di Desa Kotaraya Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berjudul Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis IT. Pesertanya meliputi pengelola BUMDes di Desa Kotaraya, Desa Ulak Lebar, Desa Muara Temiang dan Desa Padang Lengkuas. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan aspek pengelolaan keuangan berbasis IT, sehingga mampu melakukan pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih efektif dan efisien. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode presentasi (ceramah) dan workshop aplikasi pengelolaan keuangan BUMDes. Hasilnya dapat diketahui bahwa dari ke-empat desa yang menjadi peserta, desa Ulak Lebar dan desa Kotaraya telah melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes secara manual dan masih sederhana, sedangkan desa Padang Lengkuas dan desa Muara Temiang masih dalam tahap pembentukan usaha BUMDes. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan pengabdian ini berdampak pada peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes yang berbasis IT.

Keywords

Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan BUMDes

Article Details

How to Cite
Daud, R., Patmawati, P., Rohman, A., Ubaidillah, U., & Efriandy, I. (2020). Pelatihan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis Informasi dan Teknologi. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 1(1), 41–46. https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.9

References

  1. Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Pertama. PT. Indeks. Jakarta.
  2. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. CV Andi Offset. Yogyakarta.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan pemerintah nomor 30 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintah kabupaten/kota ke desa
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tentang Pedoman penyusunan peraturan desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tentang pemilihan kepala desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tentang perencanaan pembangunan desa
  8. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. (2015). Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
  9. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. (2015). Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tentang pedman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
  10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. (2015). Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tentang tentang pendampingan desa
  11. Peraturan Pemerintah. (2014). Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Desa
  12. Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan pemerintah nomor 1 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa
  13. Suwarjono. (2006). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Cetakan kedua. BPFE. Yogyakarta.
  14. Undang-undang Republik Indonesia. (1999). Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN
  15. Undang-undang Republik Indonesia. (2004). Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti.
  16. Undang-undang Republik Indonesia. (2005). Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
  17. Undang-undang Republik Indonesia. (2005). Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
  18. Undang-undang Republik Indonesia. (2015). Undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.